Jargon Pembangunan SBY Belum Membumi

Dalam kaitan ini, jargon pembangunan yang disampaikan rezim SBY yakni Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, dan Pro-Environment, belum memperlihatkan capaiannya.

“Faktanya, pembangunan masih belum menyentuh dari Sabang sampai Merauke. Terutama di daerah perbatasan. Untuk itu, kami berharap agar pemerintah memulai 2011 dengan pembangunan tanpa ketimpangan,” ujar Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan dalam seminar Pembangunan Minus Kesejahteraan di Jakarta, Senin (31/1/2011).

Terlepas dari capaian pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah negara-negara ASEAN, sambung dia, pertanyaan yang menggugah kita adalah,”Apakah pertumbuhan ini mempunyai indikasi yang penting bagi kesejahteraan rakyat?.”

Indikator suksesnya pembangunan di Indonesia, kata dia, di atas kertas memang sangat menggembirakan. Anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur meningkat tajam dalam setiap APBN.

Angka kemiskinan dan pengangguran diklaim terus menurun drastis. Utang luar negeri semakin sedikit sementara pertumbuhan ekonomi makin melonjak. “Namun, pada faktanya, kesejahteraan sosial yang seharusnya menjadi target akhir sebuah pembangunan masih jauh dari harapan,” ungkapnya.

Meski pemerintah mengklaim menurunnya jumlah pengangguran saat ini, 7,14 persen dari penduduk Indonesia, begitu juga dengan angka kemiskinan pada 2010 sebesar 13,3 persen (turun 1,5 juta jiwa) dibandingkan 2009 sebesar 14,1 persen.

“Secara kualitatif hal itu menunjukkan situasi sebaliknya. Klaim penurunan pengangguran sendiri sangat bias pada sektor informal. Sebaliknya, sektor formal tidak mengalami kemajuan dalam menyerap tenaga kerja,” ujar dia.

Justiani, mantan penasehat PM Thailand Thaksin menguraikan, klaim meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada dasarnya hanya akal-akalan pemerintah semata, dengan cara menurunkan nilai indikatornya. “Masing-masing kementerian berlomba menurunkan indikator-indikatornya. Jadi wajar saja, kemiskinan dan pengangguran berkurang. Sebenarnya itu tidak terjadi sama sekali,” imbuh dia.

Dia menjelaskan, program pemerintah semisal bantuan langsung tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Jamkesmas, dan lainnya yang dirancang guna menurunkan kemiskinan juga merupakan bagian dari akal-akalan pemerintah. “Orang miskin dibantu dengan BLT, PNPM, dan Jamkesmas, sehingga tidak terlihat miskin,” lanjutnya.