HTI: Inilah Enam Kegagalan Pemerintah SBY

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai negara ini telah gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi yang fundamental. Penyebabnya adalah pemimpin yang tidak amanah dan sistem pemerintahan  yang bobrok. Saatnya menyelamatkan Indonesia dengan syariah.

Dalam pernyataan sikapnya tentang ”Keprihatinan terhadap Kondisi Negara”, HTI mencatat, ada enam kegagalan yang dilakukan pemerintahan SBY di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya hukum maupun ideologi dan agama. Inilah enam kegagalan Pemerintah SBY:

Meski disebut oleh pemerintah, bahwa angka kemiskinan terus turun, tapi secara kasat mata masih sangat banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini tampak, lebih dari 70 juta rakyat miskin masih menerima raskin. Bahkan, kini tengah terjadi krisis pangan, harga kebutuhan pokok meroket, daya beli rakyat menurun, ekonomi makin sulit. Sebanyak 4 juta anak Indonesia kurang gizi. Rakyat terpaksa berhutang, mengurangi makan atau makan seadanya dengan nasi tiwul (yang telah mengakibatkan enam orang meninggal) atau bunuh diri.

Pornografi dan pornoaksi makin marak, baik di dunia maya maupun dunia nyata. Meski UU Pornografi tekah diundangkan, tapi faktanya seperti macam ompong. Seks bebas pun menjadi biasa dan bukan hal yang tabu lagi. Sebuah survei menunjukkan, lebih dari 51% pelajar di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), 54% di Surabaya, 47% di Bandung dan 52% di Medan, mengaku telah melakukan hubungan seks sebelum nikah. Hal ini terjadi juga pada laki-laki dan perempuan dewasa, sehingga banyak terjadi kehamilan di luar nikah dan berujung pada aborsi.

Kekayaan rakyat, baik berupa minyak dan gas bumi, barang tambang maupun lainnya, tidak banyak dinikmati oleh rakyat, tapi hanya segelintir orang, termasuk pihak asing melalui regulasi dan kebijakan yang tidak pro rakyat. Rencana pembatasan BBM bersubsidi misalnya, hanyalah akal-akalan pemerintah untuk memuluskan liberalisasi sektor migas, dimana salah satu poin pentingnya adalah pencabutan subsidi. Rencana pencabutan subsidi itu tidak relevan, karena faktanya, yang lebih membebani APBN adalah pembayaran utang dan bungan utang serta keperluan lain. Misalnya, dana untuk 244 Pilkada tahun 2010 sebesar Rp. 55 triliun. Bandingkan dengan kebijakan pembatasan BBM subsidi yang hanya akan menghemat sekitar Rp. 3,8 triliun.

Korupsi makin menjadi-jadi. Ironisnya, banyak dilakukan oleh para pejabat secara massif dan sistemik. Buktinya, 148 kepala daerah saat ini menjadi tersangka korupsi, diantaranya adalah 17 gubernur. Kasus korupsi melahirkan korupsi baru melalui mafia hukum yang bisa mengatur kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara. Itulah yang membuat banyak kasus korupsi yang tidak terungkap. Kasus skandal Bank Century atau mafia perpajakan adalah salah satunya.

Sorban pemurtadan dan aliran sesat terjadi dimana-mana. Hingga sekaranf terdapat lebih dari 250 aliran sesat. Sementara itu, Ahmadiyah masih bebas bergerak, padahal sudah dinyatakan sesat. Depag dan MUI sudah merekomendasikan agar Ahmadiyah dibubarkan. Belem lagi berkembangnya tindak kemusyrikan serta paham sepilis (sekularisme, pluralisme dan liberalisme). Ini menunjukkan negara gagal melindungi akidah rakyat di negeri ini yang mayoritas Muslim.

Sistem sekuler dan kapitalisme yang dianut negara ini adalah penyebab gagalnya negara ini menuju negeri yang makmur dan sejahtera serta jauh dari ridho Allah Swt. Yang terjadi adalah syariah diabaikan, hukum jahiliyah dipertahankan.