Inilah Alternatif Desain Gedung DPR Ditinjau Dari Sifat Penghuninya (Hujatan Kaskuser Pada Anggota DPR yang Setuju Pembangunan Gedung DPR)

Megalomania Gedung MPR – DPR - Hari ini public sedang riuh rendah memperbincangkan rencana pembangunan Gedung DPR MPR yang super mewah. Tak hanya ruang kantor dan rapat belaka, gedung baru akan memasukkan berbagai fasilitas mewah untuk para wakil rakyat yang mulia senilah Rp. 1,6 trilyun.

Gedung baru ini, akan berbentuk menara, persisnya dengan 36 lantai di tambah tiga basement untuk menampung 1.000 mobil wakil rakyat yang hebat-hebat. Total luas bangunan mencapai 161 ribu meter persegi dan memerlukan waktu tujuh tahun pembangunannya. Jika jadi, pembangunannya akan dimulai Oktober nanti. Gedung ini akan dilengkapi fasilitas mewah seperti kolam renang yang megah, spa untuk menghilangkan lelah, gym yang canggih, hotel dan mall tempat anggota dewan berbelanja. Kafe dan restoran untuk sarana lobby tingkat tinggi. Bahkan helipad untuk pendaratan helicopter pun ada juga. Gedung ini, sejak lama telah menjadi saksi bisu tentang ambisi dan usaha besar penghuninya mencapai kekuasaan di Indonesia.

Berawal dari mimpi Soekarno. Sebuah cita-cita tentang “Kekuatan Baru Dunia” melawan dominasi negara-negara kaya. Tanggal 10 sampai 22 November 1963, di jantung sebuah negara yang masih belia bernama Indonesia digelar olimpiade tandingan. Ganefo namanya (Games of the New Emerging Force).

Sekitar 2.200 atlet datang dari 48 negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropa untuk berlaga di stadion Senayan yang dikebut pembangunannya setahun sebelumnya. Hotel Indonesia dibangun pula untuk perkampungan atlet selama di Jakarta.

Ganefo sukses dengan RRC tampil sebagai juara umum dan Indonesia ada di urutan keempat. Usai penutupan, Ganefo pun berkongres dan menentukan RPA (Republik Persatuan Arab) sebagai pelaksana berikutnya. Tapi kelak Ganefo kedua tak pernah terselenggara.

Sukses dengan Ganefo, Soekarno menggagas lagi satu wadah kekuatan baru dunia, Conefo (Conference of the New Emerging Force). Conefo dimaksudkan Soekarno sebagai tandingan PBB karena kekecewaannya pada organisasi bangsa-bangsa ini.

Dalam pidatonya di markas besar PBB 30 September 1960, Soekarno meminta markas PBB pindah ke tempat yang bebas suasana Perang Dingin. Selain itu ia juga meminta Piagam PBB ditinjau kembali. Tapi suara Soekarno bak mengukir di atas air. Tak berarti apa-apa.

Empat tahun kemudian, 1964, Soekarno mulai mengontak konco-konconya di RRC dan RPA untuk membangun Conefo sebagai kekuatan tandingan. RRC setuju dan RPA pun tiada ragu. Akhir tahun itu juga kedua konco besar Soekarno itu mengirimkan bantuan beberapa kapal berisi bahan bangunan bakal gedung Conefo ke Jakarta. Tepatnya di Senayan sebelah barat Gelora Bung Karno.

Konflik Soekarno dengan Tunku Abdul Rahman dari negara jiran Malaysia menambah semangat Soekarno untuk hengkang dari PBB secepatnya. 31 Desember 1964 Soekarno memberi ultimatum pada PBB. “Jikalau PBB menerima Malaysia sebagai anggota dewan keamanan, kita, Indonesia, akan meninggalkan PBB. Sekarang!”

Seminggu setelah itu, Malaysia diterima PBB dan Seokarno membuktikan janjinya. “Sekarang Indonesia keluar dari PBB. Bagi kita, mahkota kemerdekaan adalah kemampuan untuk terbang dengan sayap sendiri,” tegas Soekarno. Tanggal 20 Januari 1965, surat dilayangkan. Pemerintah Indonesia resmi keluar sebagai anggota PBB per tanggal 1 Januari 1960.

Pembangunan gedung Conefo pun dipacu. Pro kontra bermunculan pada rencana itu, sampai-sampai banyak orang menyebut proyek itu sebagai Megalomania Soekarno.

Tantangan pun dikeluarkan oleh Soekarno untuk membangun gedung Conefo dengan beberapa syarat yang boleh disebut dahsyat. Bak kisah Roro Jongrang dan Bandung Bondowoso, Seokarno ingin membangun gedung Conefo lebih megah dari markas besar PBB di New York sebagai syarat pertama. Syarat kedua ia harus lebih bagus dari People Palace di Beijing. Ketiga, pembangunan ini harus selesai dalam waktu satu tahun karena Conefo akan diselenggarakan akhir tahun 1966.

“Biaya tak ada masalah,” begitu kira-kira sumbar Soekarno tentang pendanaan gedung ini. Kabarnya semua pengeluaran akan ditanggung bersama oleh anggota The New Emerging Force. Maka dibukalah tender terbatas proyek ini. Tampil sebagai calon palaksana, PN Virama Karya, PN Bina Karya dan tim khusus pimpinan rancangan Menteri PUTL yang dipimpin Sujudi Wijoatmodjo. Akhirnya kelompok terakhir inilah yang memenangkan tender.

Setelah itu dibentuklah Komando Proyek New Emerging Force yang disingkat Kopronef, dipimpin langsung oleh menteri PUTL Mayjen D. Suprayogi. Komando ini membawahi empat tim di bawahnya.Tim I diketuai oleh Dipl Ing, Sujudi, menangani perencanaan. Tim II untuk pendanaan dipimpin Jusuf Muda Dalam. Tim III menangani logistik dan perbekalan dibawah Ir. S. Danugoro, yang agak luar biasa adalah tim IV. Tim terakhir ini menangani masalah pelaksanaan teknis pembangunan dipimpin Ir. Sutami yang menyanggupi tantangan Soekarno untuk menyelesaikan pembangunan ini dalam waktu satu tahun.

Menurut hitung-hitungan normal seharusnya bangunan itu paling cepat bisa diselesaikan dalam waktu lima tahun.

Tiang pertama dipancangkan tanggal 19 April 1965 bersamaan dengan peringatan sepuluh tahun Konferensi Asia Afrika. Berikutnya, karena suasana politik dalam negeri yang panas dan tegang membuat mega proyek ini tersendat-sendat, bahkan nyaris gagal. Beberapa bulan setelah pemancangan tiang pertama meletus tragedi pemberontakan PKI dan proyek itu pun kandas.

Pembangunan diteruskan lagi pada tahun 1967 kali ini sudah pimpinan sudah beralih tangan, Ketua DPR-GR dan pejabat presiden Seoharto. Dan sejak saat itu gedung ini banyak mengalami perubahan dan penambahan hingga kini. Sebuah bagunan yang megah untuk mengantarkan para penguasa untuk naik tahta.

***

Kini lebih dari setengah abad gedung itu berdiri. Andai saja ia bisa bercerita tentu akan ia ceritakan betapa banyak peristiwa yang sudah dialaminya. Ia akan bercerita tentang cita-cita besar Soekarno. Tentang harapan Putra Sang Fajar itu menjadikan Indonesia dengan jumlah penduduknya 105 juta -kala itu- sebagai salah satu kekuatan besar dunia. Tentang ambisi-ambisinya, tentang tragedi-tragedi yang disaksikannya.

Seiring dengan waktu ia juga akan menceritakan pula tentang Orde Baru dan segala kisahnya. Tepuk tangan yang menggelora memenuhi ruangan sidang. Juga tentang wakil-wakil rakyat yang konon datang, duduk, diam dan dapat uang.

Ia juga pasti menceritakan bagaimana ruangan sidang bergemuruh dengan koor kata-kata, “Setujuuuu,” para anggota dewan dan majelis. Tentang H. J. Naro yang “bunuh diri” dengan mencalonkan diri sebagai Presiden RI saat Soeharto masih segar bugar tak kurang suatu apa. Tak ketinggalan pula tentang, gedung ini pasti bercerita tentang orang-orang yang pernah in charge sebagai ketua seperti KH. Idham Khalid, Darjatmo, H. Amir Machmud, Kharis Suhud, Wahono dan Harmoko. Semua turun, dan pelan tapi pasti dilupakan oleh sejarah yang hiruk pikuk oleh aktivitas politik di Senayan sana.

Ada kisah tentang mahasiswa dalam arus reformasi yang mendudukinya dan memaksa Soeharto turun dari singgasana. Juga tentang pernik gegap gempita reformasi, mulai dari ceceran alat kontrasepsi sampai berton-ton sampah yang dihasilkan seiring gerakan reformasi yang menjadikan penguasaan gedung ini sebagai simbolnya.

Tentang kisah Habibie yang mampu berdiri berjam-jam dalam pidatonya dengan mata bola ping pong. Tentang penolakan pidato pertanggung-jawabannya sebagai presiden sementara.

Ia juga akan bercerita tentang pertarungan Amien Rais, Megawati dan Gus Dur ketika duduk di kursi tertinggi di negeri ini. Tak ketinggalan tentang peristiwa pidato jawaban interpelasi, Buloggate, Bruneigate, Aryantigate sampai Gus Dur yang sering jatuh tertidur di kursi megah di depan ratusan anggota sidang.

Dinding-dinding bangunan ini menyimpan rapi apa saja hasil lobby dari Century Gate, deal-deal politik, siapa saja yang terlibat, siapa yang ikut rapat atau siapa yang tertidur dengan mata lekat.

Naik dan turunnya kekuasaan, juga tersimpan rapi di dalam gedung ini. Akbar Tandjung yang digantikan oleh Agung Laksono. Tentang lokomotif reformasi Amien Rais, yang gagal menuju RI 1 dan “hanya” menjadi Ketua MPR serta menyerahkan tongkat estafetnya pada Hidayat Nur Wahid. Dan juga, tentu saja Mbakyu Megawati yang harus turun setelah kalah dari pria yang dipilih ibu-ibu karena penampilannya yang gagah, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Atau juga tentang Jusuf Kalla yang ditinggalkan pasangan, karena dianggap terlalu lincah dan menyaingi pamor besar pimpinan negara.

Tembok-tembok gedung ini menyiman beratus, bahkan berjuta kisah tentang lobby, perjanjian-perjanjian tersembunyi, dan juga mungkin pengkhianatan pada hati nurani rakyat negeri ini. Tapi sayang ia tak bisa menceritakan sejarah yang dilaluinya pada orang-orang kini agar tak mengulangi kesalahan pemimpin negeri. - http://penerang.com/2011/03/31/sejarah-megalomania-gedung-mpr-%E2%80%93-dpr/ -

* * * * *

Ruang Kerja Anggota DPR Rp 800 Juta, Belum Mebel dan Laptopnya

Beginilah Imajinasi Seorang Artist Seputar Fasilitas Gedung Baru DPR nan Super Mewah

Jakarta, Minggu, 27/03/2011 06:34 WIB - Nilai pembangunan ruang kerja anggota DPR yang nyaris menembus angka Rp 800 juta terus dihujani kritik. Sebab, harga senilai satu unit apartemen mewah itu belum termasuk mebel dan perangkat informasi teknologi yang akan melengkapi ruangan.

"Belum masuk pintunya, IT-nya, laptopnya, kursi dan mejanya. Itu terlalu mewah. Jika dengan pernak-perniknya bisa-bias tembus Rp 1 miliar, " kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, saat dihubungi detikcom, Minggu (27/3/2011).

Sebelumnya, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR, Sumirat menuturkan, luas ruangan per anggota DPR setelah dilakukan efisiensi sebesar 111,1 meter persegi. Dengan hitungan Rp 7,2 juta per meter persegi, maka untuk membangun satu ruang anggota DPR saja dibutuhkan anggaran Rp 799.920.000, hampir Rp 800 juta.

Ray mengatakan, nilai fantastis itu semakin memperkuat argumentasi untuk membatalkan pembangunan gedung baru DPR. Belum lagi, tahapan pembangunan juga menyalahi proses pengambilan keputusan dan prinsip pengelolaan keuangan negara.

Dia menjelaskan, keputusan pembangunan gedung baru cacat proses karena masih ada 3 fraksi di DPR yang menolak pembangunan. Belum lagi, tidak ada transparansi dalam hal keuangan.

"Rp 1,1 triliun untuk pembangunan fisik itu juga tidak dijelaskan secara detail, apakah all in one dengan artian plus IT dan pernak-pernik, atau tidak. Itu belum jelas," ujarnya. - http://www.kaskus.us/showthread.php?t=7914609 -

* * * * *

Dikecam Penyediaan Ruang Privasi Anggota DPR

Ada yang mengusulkan, sebaiknya banguan gedung DPR yang baru meniru arsitektur modern, yang mensimbolkan alat kelamin pria aja, penis! (sebabnya, gedung bundar Senayan yang sekarang, kalau jeli mengamati bentuknya, mirip vagina ...

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA - Aliansi Masyarakat Anti-Korupsi (AMAK) mengecam penyediaan ruang privasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menelan biaya Rp 6 miliar.

"Apakah mereka tidak melihat bangsanya banyak yang menderita. Seharusnya mereka tidak terlalu banyak meminta fasilitas yang berlebih, namun kinerjanya amburadul. Kalau mereka beralasan di gedung DPR ada fasilitas ruang kerja, mengapa tidak jadi anggota DPR saja?" kata Koordinator AMAK, I Wayan Titib Sulaksana, di Surabaya, Jumat (11/2).

I Wayan menilai anggota DPRD tidak memiliki kepekaan sosial di tengah masyarakat yang dilanda kemiskinan dan kelaparan. Mereka minta dimanja dengan berbagai fasilitas mewah. Apalagi, pembangunan ruang kerja itu tidak mendesak dan biayanya menggunakan uang rakyat.

32.000 Gedung Sekolah Baru untuk Masa Depan Indonesia Jika Pembangunan Gedung DPR Ditiadakan

Dalih ruang kerja bisa meningkatkan kinerja, menurut Wayan, sangat tidak logis karena memang tidak ada relevansinya. "Seharusnya anggota Dewan berbaur dengan masyarakat daripada duduk di belakang meja. Anggota Dewan itu dibayar untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya," kata staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu.

Pembangunan ruang kerja anggota DPRD Jawa Timur senilai Rp 6 miliar tersebut sedang dalam proses lelang. Ketua DPRD Jatim, Imam Sunardhi, menilai biaya sebesar Rp 6 miliar itu kecil untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan. "Pembangunan ruang kerja bagi masing-masing anggota Dewan banyak manfaatnya. Makanya, jika anggaran pembangunannya menelan Rp 6 miliar, saya pikir masih kecil dibandingkan dengan manfaat yang akan dirasakan nanti," katanya.

12.000 rumah layak huni bagi rakyat daripada untuk membangun Gedung DPR

Dengan adanya ruang privasi itu, anggota Dewan tidak perlu berdesak-desakan di ruang fraksi. "Saya sedih sekali ketika berada di ruang fraksi karena tidak ada ruang kerja sendiri-sendiri. Mereka 'tumplek-blek' di ruang fraksi seperti ikan pindang. Akibatnya selain berdesak-desakan, ruangan menjadi panas," kata politikus dari Partai Demokrat itu. Kondisi itu membuat anggota Dewan tidak bisa bekerja secara maksimal karena tidak bisa konsentrasi penuh. - http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/politik/11/02/11/163802-amak-kecam-penyediaan-ruang-privasi-anggota-dpr -

Ada yang bilang, model bangunan Gedung MPR/DPR itu menyimbolkan alat kelamin wanita, vagina. Gedung modern yang konsepnya begitu, adalah Bandara Int; Beijing dan Gedung di negeri 1001 malam di kota Dubai ...