JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yodoyono siang tadi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) guna mengevakusi Warga Negara Indonesia yang berada di Mesir. Rencananya malam ini Satgas akan berangkat ke Mesir.
Hal ini di sampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa usai rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yodoyono di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (31/1/2011).
"Insya Allah malam ini, seperti apa yang disampaikan tadi kami ingin mengirim pesawat secepat mungkin, tapi yah tentu tergantung kesiapan berbagai pertimbangan. Seperti instruksi bapak presiden agar malam ini juga pesawat sudah ada yang ke kairo, pesawat sendiri sudah siap dari Garuda menyediakan pesawat Boeing 747 berkapasitas kurang lebih 400 orang,” ucap Marty.
Kalau dari sisi pesawat, lanjutnya, sudah siap. Contingency plan alias rencana penyelamatan juga sudah siap. "Sudah ada rencana-rencana dari kedutaan untuk mengevakuasi seperti ini, pesawat sudah siap, dan personel juga sudah siap, sekarang yang harus diperoleh adalah flight clearance atau izin pendaratan," paparnya.
Marty mengaku, sekarang ini yang menjadi kendala adalah belum keluarnya izin pendaratan. Proses pengurusannya pun belum bisa dipastikan karena Pemerintahan Mesir sedang tidak dalam kondisi normal.
"Malam ini sudah siap tapi sekarang tergantung pada flight clearance dari Kairo karena dengan keadaan seperti ini, pemerintah Kairo yang tidak menentu itu tentunya kita harus mengantisipasi permasalahan yang ada,"ujarnya.
Pemerintah Indonesia melalui KBRI sudah menetapkan tiga titik penampungan dan 20 titik komunikasi WNI di Mesir. “Jadi ada 20 titik dimana kita bisa menjangkau warga Negara kita, ada tiga titik penampungan. Di KBRI sendiri, di sekolah Indonesia dan di kantor konsuler di Nasr City. Kalau kita lihat geografis Nasr City paling dekat dengan bandara, kurang lebih 15 menit dari airport di Kairo,” tutupnya.
JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat menyayangkan sikap enam fraksi yang menolak dua pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR.
"Dulu mereka datang tidak pernah dipermasalahkan, kenapa tidak ada angin hujan (malah) dipersoalkan?," kata Ketua DPP Demokrat Bidang Hukum Benny K Harman di Gedung DPR, Senin (31/1/2011).
Ketua Komisi Hukum ini mengaku heran dengan penolakan yang disuarakan fraksi di luar Demokrat, PKB, dan PAN.
Menurut dia, keputusan Jaksa Agung mengesampingkan perkara (deponeering) dugaan penerimaan suap dan penyalahgunaan wewenang merupakan keputusan final yang mestinya dihormati semua pihak termasuk DPR. "Saya sebagai ketua (Komisi Hukum) sangat kecewa, tidak tahu mau apalagi," ujarnya.
Dia hanya berharap KPK tetap memiliki performa baik dalam menjalankan tugas. "Ini soal teknis saja soal hadir dan tidak hadir, karena itu saya minta KPK tidak boleh terpengaruh," pungkasnya.
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyambut baik saran MPR terkait konflik lembaga pimpinannya dengan DPR.
Menurut Irman, saran MPR untuk melanjutkan sengketa DPD dan DPR ke Mahkamah Konstitusi akan dilakukan setelah hasil pertemuan informal MPR dengan DPR.
“DPD kalau ini bisa diselesaikan dengan pertemuan, ini akan lebih baik untuk pembahasan UU,” ujar Irman kepada wartawan usai pertemuan konsultasi dengan MPR di ruang rapat MPR, Senin (31/1/2011).
Kata Irman jika sengketa ini selesai lewat mediasi MPR maka penyelesaian tersebut menjadi contoh yang baik ke depannya. “Jika selesai dengan pertemuan, ini akan jadi preseden ke depan,” kata dia.
Namun, jika konflik tersebut tidak bisa selesai dengan mediasi MPR, DPD akan melanjutkan Judicial Review ke MK. “Kalau tidak bisa diselesaikan pilihan terakhirnya lewat MK,” tuturnya.
Sengketa wewenang antara DPD dengan DPR bermula ketika para anggota DPD tidak diperbolehkan ikut dalam pembahasan RUU Keistimewaan DIY. DPR beralasan peraturan menyatakan DPD tidak berhak ikut membahas undang-undang.
UU tersebut adalah pasal 22D ayat 2 UUD, dimana DPD bisa ikut membahas rancangan UUD yang berkaitan dengan otonomi daerah dan lain sebagainya. Sedangkan dalam UU MD3 pasal 150, DPD hanya bisa ikut dalam pengantar musyawarah dan penyampaian pendapat mini saja
JAKARTA - Meski pemerintah telah mengklaim berhasil membuat pertumbuhan ekonomi naik drastis serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, namun hasilnya belum dirasakan secara riil oleh rakyat.
Dalam kaitan ini, jargon pembangunan yang disampaikan rezim SBY yakni Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, dan Pro-Environment, belum memperlihatkan capaiannya.
“Faktanya, pembangunan masih belum menyentuh dari Sabang sampai Merauke. Terutama di daerah perbatasan. Untuk itu, kami berharap agar pemerintah memulai 2011 dengan pembangunan tanpa ketimpangan,” ujar Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan dalam seminar Pembangunan Minus Kesejahteraan di Jakarta, Senin (31/1/2011).
Terlepas dari capaian pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah negara-negara ASEAN, sambung dia, pertanyaan yang menggugah kita adalah,”Apakah pertumbuhan ini mempunyai indikasi yang penting bagi kesejahteraan rakyat?.”
Indikator suksesnya pembangunan di Indonesia, kata dia, di atas kertas memang sangat menggembirakan. Anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur meningkat tajam dalam setiap APBN.
Angka kemiskinan dan pengangguran diklaim terus menurun drastis. Utang luar negeri semakin sedikit sementara pertumbuhan ekonomi makin melonjak. “Namun, pada faktanya, kesejahteraan sosial yang seharusnya menjadi target akhir sebuah pembangunan masih jauh dari harapan,” ungkapnya.
Meski pemerintah mengklaim menurunnya jumlah pengangguran saat ini, 7,14 persen dari penduduk Indonesia, begitu juga dengan angka kemiskinan pada 2010 sebesar 13,3 persen (turun 1,5 juta jiwa) dibandingkan 2009 sebesar 14,1 persen.
“Secara kualitatif hal itu menunjukkan situasi sebaliknya. Klaim penurunan pengangguran sendiri sangat bias pada sektor informal. Sebaliknya, sektor formal tidak mengalami kemajuan dalam menyerap tenaga kerja,” ujar dia.
Justiani, mantan penasehat PM Thailand Thaksin menguraikan, klaim meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada dasarnya hanya akal-akalan pemerintah semata, dengan cara menurunkan nilai indikatornya. “Masing-masing kementerian berlomba menurunkan indikator-indikatornya. Jadi wajar saja, kemiskinan dan pengangguran berkurang. Sebenarnya itu tidak terjadi sama sekali,” imbuh dia.
Dia menjelaskan, program pemerintah semisal bantuan langsung tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Jamkesmas, dan lainnya yang dirancang guna menurunkan kemiskinan juga merupakan bagian dari akal-akalan pemerintah. “Orang miskin dibantu dengan BLT, PNPM, dan Jamkesmas, sehingga tidak terlihat miskin,” lanjutnya.
JAKARTA - Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Marwan Effendi mengatakan, sah saja bila Komnas HAM ingin mengeksaminasi terdakwa kasus pembunuhan berencana PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain, Antasari Azhar.
"Lembaga resmi kan sudah ada PN, PT, dan MA. Ya sah-sah saja dia mau eksaminasi untuk kalangan mereka," ujar Marwan kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanudin Jakarta Selatan, Senin (31/1/2011).
Menurut Marwan, yang menjadi persoalan apakah putusan eksaminasi dari Komnas HAM bisa membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
Pasalnya, lanjut dia, Komnas HAM bukanlah pengadilan, dan diberikan kewenangan hanya menyangkut masalah HAM saja. Karena bila tidak demikian, akan terjadi tumpang tindih.
"Jangan sampai nanti tumpang tindih. Gak bisa dong lembaga itu mengambil Putusan MA yang resmi, yang sudah inkrah," kata Marwan.
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudoyono menanggapi serius situasi politik di Mesir kian tak menentu. Terkait hal tersebut, SBY membentuk satuan tugas guna melakukan evakuasi bagi rakyat Indonesia yang bermukim di Mesir.
“Pemerintah sudah membentuk satuan tugas yang dipimpin Hassan Wirayudha, mantan Dubes di Mesir, mantan Menlu, sehingga cakap dan tepat untuk tugas ini,” ucap SBY dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jalan Merdeka Barat, Senin, (31/1/2011).
Sebagai wakil, Presiden menunjuk wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya Soekirno. Dalam Satgas ada elemen yang diperlukan, seperti hukum dan HAM, serta kesehatan untuk kepentingan perawatan pengobatan dan unsur lain.
SBY menambahkan, evakuasi akan dilakukan melalui jalur udara. “WNI kita kembali ke Tanah Air. Evakuasi dari Mesir, kita akan carter Garuda Indonesia dan kalau bisa akan diberangkatkan dalam kesempatan pertama, kalau bisa malam ini berangkat,” paparnya.
Di sisi lain, kegiatan diplomasi dengan pemerintah Mesir terus dilakukan guna memperlancar evakuasi. “Untuk sumber keuangan berasal dari negara yang memang dicadangkan untuk keadaan seperti ini,” terangnya.
